Kemdikbud: Tingkat Kesulitan Ujian Nasional Tidak Berubah

Kemdikbud: Tingkat Kesulitan Ujian Nasional Tidak Berubah

Kemdikbud Tingkat Kesulitan Ujian Nasional Tidak Berubah
Kemdikbud Tingkat Kesulitan Ujian Nasional Tidak Berubah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyebutkan tingkat kesulitan soal Ujian Nasional (UN) tidak berubah dari tahun sebelumnya.

“Tidak ada perubahan distribusi tingkat kesukaran soal dari tahun sebelumnya. Komposisi soal berdasarkan level kognitifnya, yakni 10-15 persen untuk penalaran, 50 hingga 60 persen untuk aplikasi dan 25 hingga 30 persen untuk pengetahuan dan pemahaman,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud Totok Suprayitno dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (21/3/2019)

Dia menjelaskan untuk UN matematika jenjang SMA/MA dan SMK terdapat soal isian singkat dengan persentase 10 persen dari jumlah soal atau 10 persen. Kemendikbud berharap agar kemampuan siswa meningkat dari tahun sebelumnya, yang mana saat ini kemampuan siswa masih banyak yang berada di soal-soal yang tingkat kesukarannya rendah.

Totok menjelaskan apa yang diujikan dalam UN, adalah yang seharusnya

diajakrkan. Kalau ada sekolah yang belum mengajarkan, maka hendaknya harus mengajarkan hal itu pada anak.

“Mulai tahun lalu, kami memberikan rapor UN ke setiap sekolah. Sehingga sekolah bisa melakukan pelatihan terhadap guru-guru,” tambah dia.

Totok mengatakan dalam beberapa tahun ini, sejak dilaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), rerata nilai UN turun. Menurut dia, hal itu merupakan kondisi yang terjadi sebenarnya.

UN 2019 diikuti 8,3 juta siswa mulai dari tingkat SMP hingga SMA. Sebanyak 91 persen dilangsungkan dengan UNBK.

UN untuk jenjang SMK dimulai pada tanggal 25 – 28 Maret 2019. Jenjang

SMA/MA diselenggarakan pada tanggal 1, 2, 4 dan 8 April 2019. Sedangkan untuk peserta didik yang tidak dapat mengikuti UN pada tanggal yang ditentukan dapat mengikuti UN susulan pada tanggal 15 dan 16 April 2019.

Pada jenjang SMP/MTs, UN akan dilaksanakan pada tanggal 22-25 April 2019, sedangkan UN susulan akan diselenggarakan pada tanggal 29 dan 30 April 2019. Untuk Provinsi Papua, Papua Barat dan NTT karena tanggal 22 April merupakan hari raya keagamaan, pelaksanaan UN jenjang SMP/sederajat mulai tanggal 23 April, sehingga jadwal menjadi 23,24,25 dan 27 April 2019.

Untuk pendidikan kesetaraan program Paket C, UN dilaksanakan pada

tanggal 12,13,14,15,dan 16 April 2019. Ujian nasional susulan untuk program Paket C diselenggarakan tanggal 26,27,28,29,dan 30 April 2019. Sedangkan untuk program Paket B, UN akan dilaksanakan pada tanggal 10,11,12, dan 13 Mei 2019. Ujian nasional susulan untuk program Paket B dilaksanakan pada tanggal 17,18,20, dan 21 Mei 2019.

 

Baca Juga :

Cegah Radikalisme, Pendidikan Harus Dibenahi

Cegah Radikalisme, Pendidikan Harus Dibenahi

Cegah Radikalisme, Pendidikan Harus Dibenahi
Cegah Radikalisme, Pendidikan Harus Dibenahi

Paham dan tindakan radikalisme dalam masyarakat harus dicegah sedini mungkin. Salah satu caranya adalah membenahi sistem pendidikan dan memastikan para pemyelenggaranya taat serta menjalankan sila-sila Pancasila.

Demikian disampaikan pengacara senior Sugeng Teguh Santoso saat memberikan pembekalan advokasi di Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/3). Pembekalan tersebut diikuti sejumlah pemuka agama dan tokoh masyarakat Kristen se-Bogor.

Sugeng yang juga Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) menjelaskan pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mencegah radikalisme. Fenomena tersebut sudah didukung dengan sejumlah survey yang dilakukan terhadap para guru dan peserta didik.

“Fakta menunjukkan bahwa ada peningkatan pada paham radikalisme. Ini harus disikapi dengan bijak dan tegas oleh seluruh elemen bangsa,” ujarnya.

Dikatakan, pembenahan dalam sistem pendidikan sangat mendesak oleh pihak-pihak yang terkait sehingga pandangan dan sikap radikalisme bisa dicegah. Pendalaman pemahaman Pancasila juga harus digiatkan dalam berbagai bentuk dan aktivitas yang menarik. Seluruh lapisan masyarakat harus bergerak untuk membuka wawasan serta memberi pengertian pada pihak-pihak yang bertentangan dengan Pancasila.

“Hal-hal terkait dengan ketidakadilan dan kemiskinan juga harus segera dibenahi karena isu-isu tersebut sangat rentan diboncengi paham radikalisme,” ujar Sugeng yang juga calon anggota legislatif (Caleg) untuk DPRD Kota Bogor dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Dalam pembekalan itu dibahas juga sejumlah persoalan terkait sikap

intoleransi dan diskriminatif dalam masyarakat. Padahal, setiap warga negara Indonesia (WNI) mempunyai hak dan kewajiban sama yang dijamin oleh UUD 1945 dan sejumlah aturan hukum turunannya.

“Setiap warga negara dijamin oleh undang-undang untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Salah satunya adalah jaminan menjalankan hak untuk beribadah,” kata Sugeng yang juga pendiri Yayasan Satu Keadilan ini.

Di sisi lain, lanjutnya, setiap WNI yang menjadi korban diskriminatif atau hak-haknya dibatasi maka harus berani untuk memperjuangkannya. Tentu harus didadasari dengan landasan hukum dan bukti-bukti yang menguatkan untuk ditempuh dalam berbagai cara advokasi. Untuk itu, Sugeng juga mengajak tokoh masyarakat Kristiani dan pemuka gereja Kristen agar terlibat aktif dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan.

“Ajakan Pak Sugeng itu harus ditindaklanjuti oleh komunitas Kristiani dan

minoritas lainnya yang merupakan bagian integral dari warga negara Indonesia. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama agar terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Jangan sampai terlena dan eksklusif dalamkomunitasnya sendiri,” tegas Gregorius Djako yang hadir mewakili masyarakat Katolik Bogor ini.

Pendeta Kongkin Atmodjo yang juga pengurus Yayasan Satu Lentera

Indonesia menjelaskan berbagai advokasi sudah dilakukan untuk mencegah dan menekan tindakan diskrimatif terhadap kalangan minoritas. Hal itu untuk menjamin dan meningkatkan kebebasan beragama dan beribadah dari masyarakat sesuai dengan agama dan keyakinannya.

“Selain ada jaminan hukum, langkah-langkah advokasi juga harus dipahami sehingga masyarakat bisa menyelesaikan persoalan pada tingkat tertentu,” jelasnya.

 

Sumber :

http://fenilu95.web.stmikayani.ac.id/sejarah-sunan-bejagung/

 

Kaum Perempuan Rentan Jadi Pelaku Terorisme dan Penyebar Hoax

Kaum Perempuan Rentan Jadi Pelaku Terorisme dan Penyebar Hoax

Kaum Perempuan Rentan Jadi Pelaku Terorisme dan Penyebar Hoax
Kaum Perempuan Rentan Jadi Pelaku Terorisme dan Penyebar Hoax

Ketua Lembaga Kajian Agama dan Gender (LKAG) Siti Musdah Mulia menyatakan, kaum perempuan rentan menjadi pelaku terorisme dan korban sekaligus penyebar hoax, terutama yang berbau agama.

“Kaum perempuan itu kalau dicekoki dengan urusan agama tentunya paling cepat. Apalagi kalau sudah ada istilah sami’na wa atho’na (Kami mendengar dan kami taat), itu perempuan jauh lebih loyal ketimbang laki-laki,” ujar Musdah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Oleh karena itu, lanjut Siti Musdah Mulia, tidak mengherankan bila kini

kelompok radikal teroris lebih senang merekrut kaum perempuan, termasuk dengan modus pernikahan.

Untuk itu, kata Siti Musdah Mulia, penting untuk memberikan sosialisasi antiradikalisme dan juga pendidikan literasi kepada kaum perempuan, sekaligus melibatkan mereka dalam gerakan membangun perdamaian dan menyampaikan pesan damai di dunia nyata dan maya.

“Kalau kaum perempuan itu bisa direkrut untuk jadi aktor teroris maka seharusnya perempuan lebih bisa untuk direkrut menjadi aktor dalam membawa pesan damai,” ujar Ketua Umum Yayasan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) itu.

Siti Musdah Mulia mengajak kepada kaum perempuan untuk selalu siaga

dan mau berbicara dalam segala hal serta tidak menganggap intoleransi dan pelanggaran hukum sekecil apa pun sebagai hal yang biasa dan sepele.

“Kaum perempuan harus bisa menjadi agen penebar perdamaian baik untuk diri sendiri maupun bagi lingkungan keluarga, masyarakat dan bangsa,” kata Siti Musdah Mulia, yang juga guru besar Pemikiran Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

“Hal ini agar kaum perempuan terbentengi dari penyebaran hoax maupun penyebaran paham radikalisme dan terorisme,” ujar Siti Musdah Mulia.

Dikatakan Siti Musdah Mulia, selama ini ICRP sudah banyak melakukan

kegiatan yang melibatkan kaum perempuan karena salah satu tugas ICRP adalah menjadikan agama sebagai sumber perdamaian.

“Apalagi jika berbicara soal agama, semua penganut agama dari berbagai kepercayaan ikut dilibatkan oleh ICRP termasuk kaum perempuan,” kata Musdah.

 

Sumber :

http://devitameliani.blog.unesa.ac.id/sejarah-wuku

Banyak Oknum Pejabat Titip Siswa di Proses PPDB SMAN/SMKN

Banyak Oknum Pejabat Titip Siswa di Proses PPDB SMAN/SMKN

Banyak Oknum Pejabat Titip Siswa di Proses PPDB SMAN SMKN
Banyak Oknum Pejabat Titip Siswa di Proses PPDB SMAN SMKN

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi, mengakui masih banyak oknum pejabat yang nekat melakukan praktik “Nitip Siswa” pada pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur non akademi SMAN/SMKN 2017/2018.

Memang sekarang masih banyak yang main titip titip siswa, ya kita

kembalikan kepada mekanisme, kalau kepala sekolah dan panitia takut, ya hadirkan saja aparat hukum,” jelas Hadadi kepada wartawan usai rapat koordinasi PPDB di gedung sate, Kamis (8/6).

Dikatakannya, banyak kepala sekolah yang melaporkan tentang banyaknya pihak yang ingin menitipkan anaknya di sekolah favorit. Termasuk dari kalangan pejabat.

“Jadi ya ada yang merasa lebih, punya kewenangan, sehingga mereka ingin pelayanan lebih. Makanya kami silahkan kepala sekolah yang punya otoritas untuk memutuskan dengan instrumen dan juklak juknis yang ada. Kepala sekolah dan panitia tentunya harus tegas menghadapi itu,” jelasnya.

Diungkapkan Hadadi, pihaknya selama ini berupaya membangun sistem

PPDB agar lebih baik dan terhindar dari aksi titip siswa yang dilakukan pihak pihak tertentu. Terlebih saat alih kelola oleh provinsi belum dilakukan, aksi titip siswa sangat marak.

“Sistem ini kita buat untuk mengantisipasi hal hal seperti itu, makanya kita kembalikan kewenanganya pada pihak sekolah untuk mengaturnya. Sekarang ini ga ada istilahnya titip titip siswa, Jadi pihak sekolah harus tegas mengantisipasi itu,” katanya.

Diungkapkannya, pada proses PPDB saat ini, sekolah diberikan kewenangan

untuk menerima, murid. Sebelumnya kebijakan diatur oleh dinas pendidikan, dan sekarang kewenangan diberikan kepada kepala satuan panitia di sekolah.

“Tapi kami ada pengawasan, dari pengawas internal dan eksternal, kita rekrut beberapa dewan pendidikan, pemerhati yang konsen terhadap pendidikan,” katanya

 

Baca Juga :

Menpora Dukung Purna Paskibraka Lanjutkan Pendidikan

Menpora Dukung Purna Paskibraka Lanjutkan Pendidikan

Menpora Dukung Purna Paskibraka Lanjutkan Pendidikan
Menpora Dukung Purna Paskibraka Lanjutkan Pendidikan

Untuk kemudahan kelanjutan jenjang pendidikan di bidang hukum,

Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PP-PPI) melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI), yang diteken Ketua Umum PP-PPI Gousta Feriza dan Ketua APPTHI Laksmanto Utomo.

Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nachrawi menyambut baik kesepakatan tersebut. Pasukan Kirab Bendera Pusaka (Paskibraka) khususnya tingkat nasional yang bertugas mengibarkan Bendera Pusaka di Istana Negara setiap peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus merupakan anak-anak muda pilihan dari seluruh Indonesia.

Setelah selesai dengan tugasnya, mereka berkumpul bersama seluruh

paskibra daerah dan bernaung di Purna Paskibraka Indonesia (PPI). PPI tetap menjadi bagian generasi bangsa yang perlu perhatian khusus akan keberlanjutannya, terutama jenjang pendidikan serta kreatifitasnya mengisi pembangunan.

Menurut Imam, MoU yang digagas PPI dan APPTHI serta Fakultas Hukum Universitas Pancasila menjadi yang pertama menindaklanjuti kesepahaman tersebut memberikan kemudahan para purna kuliah di jalur hukum.

“Saya menyambut baik MoU ini. Apalagi yang pertama di Universitas Pancasila sebagai momentum yang bertepatan dengan hari lahir dan Pekan Pancasila. Kian mengokohkan jiwa NKRI, Bhinneka Tunggal Ika yang untuk Paskibraka tidak diragukan lagi,’ jelasnya di Ruang Peradilan Semu Socrates Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta (Senin, 5/6.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Ade Saptomo menyampaikan

apresiasi atas kehadiran Menteri Imam. Selain menyatakan kesiapann menjadi yang pertama menerima para purna paskibra, juga adanya gagasan besar membuat Liga Basket Mahasiswa dengan Piala Bergilir Presiden dan Menpora.

“Silahkan dikoordinasikan dengan PB Perbasi agar menjadi agenda resmi. Basket sekarang sedang pada perform yang baik, di SEA Games kemarin berhasil merebut perak. Semoga gagasan ini menjadi ajang penjaringan atlet potensial demi prestasi yang mengharumkan nama bangsa,” jelas Imam menanggapi gagasan tersebut.

Acara ditutup dengan penyerahan plakat dan buku oleh Ketua APPTHI Laksmanto Utomo kepada Menteri Imam dan ketua PPI. Turut serta mendampingi Asisten Deputi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Ibnu Hasan dan Jubir Kemenpora Anindya Kusuma Putri.

 

Sumber :

Mengenal Lebih Dalam Tentang Apa Itu Seni Kontemporer

Ombudsman Berharap Kecurangan Tidak Terjadi Kembali di PPDB Tahun Ini

Ombudsman Berharap Kecurangan Tidak Terjadi Kembali di PPDB Tahun Ini

Ombudsman Berharap Kecurangan Tidak Terjadi Kembali di PPDB Tahun Ini
Ombudsman Berharap Kecurangan Tidak Terjadi Kembali di PPDB Tahun Ini

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Noer Adhe Purnama

mengatakan, permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di PPDB tahun 2017 yang terkhusus di Jawa Barat tidak lagi terulang untuk yang kedua kalinya pada tahun ini.

Dikatakannya, di Kota Bandung sendiri PPDB tahun 2016 permasalahan yang terjadi ialah banyaknya penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan masih menemukan adanya pungutan tidak resmi.

“Tanggal 20 Oktober tahun 2016 saya masih ingat kami sudah

menyampaikan saran dari apa yang menjadi temuan kita ke Wali Kota Bandung saat itu. Yang kemudian pak Wali Kota memberikan statment untuk memecat atau memberikan sanksi ke sekolah- sekolah yang melakukan kecurangan,” ungkap Noer kepada RMOLJabar, Selasa (30/05).

Begitupun pada tahun ini, ombudsman sendiri akan menyampaikan langsung ketika menemukan temuan kecurangan yang terjadi di PPDB.

“Apakah kita sampaikan ini ke dinas atau menyampaikan ini ke pejabat

yang diatasnya lagi. Nanti kita akan lihat temuannya seperti apa. Karena Temuan di 2016 agak krusial jadi kita langsung menyampaikan itu ke pimpinan kami,” tandasnya

 

Sumber :

https://lovepucca.net/pengertian-fungi-dan-cara-hidupnya/

Pengangkatan Guru Honorer Ditargetkan Rampung 2023

Pengangkatan Guru Honorer Ditargetkan Rampung 2023

Pengangkatan Guru Honorer Ditargetkan Rampung 2023
Pengangkatan Guru Honorer Ditargetkan Rampung 2023

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan pengangkatan guru

honorer akan rampung pada tahun 2023. Bahkan pada akhir 2018 sudah ada 117 ribu perekrutan gur

Dari perekrutan di akhir tahun lalu, sebanyak 90 ribu guru sekolah dan

sisanya madrasah,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy saat berkunjung ke Sukabumi, Jumat (22/3).

Bahkan, tahun ini sudah ada 75 ribu yang ikut seleksi PPPK untuk honorer kategori II. Walaupun jumlah tersebut masih di bawah kuota yang telah diusulkan kementerian.

“Kita mengusulkan 155 ribu, tapi baru terpenuhi 75 ribu. Seharusnya masih

bisa rekrutmen baru,” ucapnya.

Oleh karena itu, tahun ini direncanakan kembali melakukan rekrutmen guru baru lagi. Namun, rekrutmen ini khusus guru honorer yang masa kerjanya di atas 15 tahun. “Nanti akan terus berjenjang ke bawah sampai semua selesai,” ungkapnya.

Hal itu bisa mengisi kekosongan guru di sejumlah daerah. Sehingga proses pengisiannya akan secara bertahap. “Akan kita isi secara bertahap,” pungkasnya

 

Baca Juga :

 

 

Literasi Bakal Jadi Bagian Penting Masyarakat Kota Cirebon

Literasi Bakal Jadi Bagian Penting Masyarakat Kota Cirebon

Literasi Bakal Jadi Bagian Penting Masyarakat Kota Cirebon
Literasi Bakal Jadi Bagian Penting Masyarakat Kota Cirebon

Budaya literasi dianggap sebagai tradisi yang penting bagi masyarakat Cirebon. Budaya literasi adalah implementasi ajaran agama, term Iqro (Bacalah). Dengan banyak membaca, nilai kebermanfaatannya bertambah.

Wakil Walikota Cirebon Eti Herawati mengapresiasi kegiatan yang dilakukan sekelompok mahasiswa dari Kampus IAIN Cirebon yang tergabung dalam wadah Literasi Senja. Ini, kata Eti, menandakan kegiatan literasi terus bergeliat di Kota Cirebon Jawa Barat.

“Adanya kegiatan Caruban Literasi semakin menambah optimisme bahwa literasi akan menjadi bagian penting di masyarakat,” kata Eti saat membuka kegiatan Caruban Literasi yang bertajuk ‘Bacalah’ dengan melibatkan berbagai komunitas yang digelar mulai 26-27 April 2019.

Eti yang juga sebagai Bunda Literasi Kota Cirebon menuturkan, Pemkot Cirebon menyambut baik dan mendukung kegiatan yang diadakan Literasi Senja. Terlebih, tema yang diusung adalah ‘Bacalah’ seperti yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW (iqra:bacalah).

“Kegiatan Caruban Literasi ini sangat bagus apalagi dilakukan oleh kelompok mahasiswa,” tuturnya.

Sastrawan Indonesia, Soesilo Toer salah satu pengisi acara Caruban Literasi mengungkapkan, geliat literasi mulai terlihat di Kota Cirebon meskipun masih belum tertata dengan baik jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Kota Bandung.

“Kami perkirakan dalam jangka 10 tahun mendatang, literasi bakal jadi kebutuhan di Kota Cirebon,” ujarnya.

Maju atau tidaknya kegiatan literasi, kata Soesilo, ditentukan oleh tokoh-

tokoh yang ada di daerah tersebut dalam membina dan mengarahkan para pegiat literasi khususnya dari kalangan muda.

“Pegiat literasi perlu terus didorong dan didukung oleh pemangku kebijakan, para tokoh dan berbagai unsur masyarakat lainnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Literasi Senja, Ryan Hariyanto menjelaskan

kegiatan Caruban Literasi melibatkan berbagai genre komunitas mulai dari pegiat literasi hingga komunitas kreatif.

“Tujuannya agar literasi semakin membumi dan dicintai oleh seluruh elemen masyarakat termasuk komunitas,” jelasnya.

Terkait Literasi Senja, Ryan menambahkan dari awal pembentukan hingga

kini dikelola oleh 12 orang dan menjadi alternatif pendidikan yang selama ini dikenal monoton karena hanya berkutat pada teori.

“Literasi Senja menawarkan pendidikan berbasis keterampilan, organisasi dan kemasyarakatan,” tandas Ryan

 

Sumber :

https://dcckotabumi.ac.id/pages/jam-tangan-casio-altimeter/

Baru 70 Persen SMP Di Kabupaten Bandung Gelar UNBK

Baru 70 Persen SMP Di Kabupaten Bandung Gelar UNBK

Baru 70 Persen SMP Di Kabupaten Bandung Gelar UNBK
Baru 70 Persen SMP Di Kabupaten Bandung Gelar UNBK

Bupati Bandung Dadang M Naser menyebut baru 70 persen Sekolah Tingkat Menengah Pertama (SMP) yang bisa menggelar UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) di wilayahnya tahun ini.

Menurutnya, ketersediaan komputer menjadi faktor belum seluruhnya

sekolah SMP di Kabupaten Bandung menggelar ujian berbasis komputerisasi.

Untuk itu, lanjut Bupati, Pemkab Bandung melalui Dinas Pendidikan setempat akan terus melengkapi sarana prasarana itu agar 100 persen SLTP melaksanakan UNBK.

“Itu (pengadaan komputer) terus bertahap tidak sekaligus seperti di Pangalengan sudah. Tahun ini juga ada belanja (untuk pengadaan),” ujar Dadang usai meninjau UNBK SMPN 1 Soreang, Selasa (23/4).

Meski ada sekolah yang memakai fasilitas SMA untuk UNBK seperti SMPN 1 Soreang, Dadang tetap berharap pelaksaaannya berjalan seperti hasil tinjauannya hari ini.

“Yang pertama listriknya tersedia dengan baik disini (di SMAN Soreang).

Meski komputernya belum utuh lengkap tapi saling menunjang dari dinas pendidikan (sudah) membawa komputer kesini,” katanya.

Lelaki yang akrab disapa Kang DN itu juga menargetkan tingkat kelulusan siswa SMP di Kabupaten Bandung pada tahun ajaran kali ini dapat mencapai angka 100 persen.

“Yang penting kualitasnya agar lulusan SMP bisa melanjutkan ke SMA.

Supaya terus tingkat lamanya sekolah (generasi muda) di Kabupaten Bandung meningkat,” tandasnya.

Sebagai bahan informasi, sebanyak 322 SMP Negeri dan swasta di Kabupaten Bandung melaksanakan ujian akhir. Dari data itu 119 sekolah menggelar ujian nasional kertas dan pensil dan 203 SMP UNBK

 

Sumber :

https://dcckotabumi.ac.id/pages/contoh-teks-eksplanasi-tsunami/

Memperkuat Semangat Persatuan dan Kesatuan yang Mencerminkan Komitmen terhadap Keutuhan NKRI

Memperkuat Semangat Persatuan dan Kesatuan yang Mencerminkan Komitmen terhadap Keutuhan NKRI

Memperkuat motivasi persatuan & kesatuan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional dibutuhkan supaya berbagai bentuk konflik yang terjadi dalam masyarakat sanggup kurangi / diminimalisir. Jika persatuan & kesatuan kami kuat, maka keutuhan NKRI sanggup terjaga, motivasi persatuan & kesatuan mesti dipelihara dalam seluruh aspek kehidupan, baik di lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan dan masyarakat.

1) Semangat Persatuan dan Kesatuan dalam lingkungan sekolah
Rasa persatuan & kesatuan mesti dimiliki seluruh warga sekolah. Akibat berasal dari runtuhnya rasa persatuan dan kesatuan banyak sekali peristiwa yang terjadi. Tawuran antarpelajar baik satu sekolah maupun antarsekolah merupakan keliru satu peristiwa yang disebabkan runtuhnya persatuan dan kesatuan dalam diri pelajar.
Pelajar sebagai generasi penerus bangsa memiliki kewajiban untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Mempelajari motivasi persatuan & kesatuan sanggup dikaji dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ataupun dalam perihal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan berbangsa & bernegara. Di sekolah motivasi persatuan & kesatuan ditanamkan dalam kesibukan pembelajaran maupun dalam kesibukan sehari-hari.

2) Semangat Persatuan dan Kesatuan dalam Lingkungan Pergaulan
Membiasakan motivasi persatuan & kesatuan dapat menumbuhkan rasa saling menunjang bersama dengan kawan yang lain, rasa solidaritas, & saling berbagi. Kegiatan ini sanggup dijalankan dalam berbagai kesibukan pergaulan di sekolah & kawan di masyarakat. Jika persatuan & kesatuan tercapai, maka sebagian kasus di kalangan pelajar seperti perkelahian antarpelajar, kekerasan antarpelajar, tawuran antarremaja kampung sanggup dicegah supaya ketenteraman dapat tercipta dalam lingkungan. https://www.biologi.co.id/6-ciri-ciri-makhluk-hidup/

3) Semangat Persatuan dan Kesatuan dalam Lingkungan Masyarakat
Masyarakat yang bersatu tentu saja dapat memperkuat persatuan & kesatuan dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu berbagai tindakan yang mesti dijalankan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat adalah sbb;
Menghindari penonjolan sara atau perbedaan
Pembangunan yang merata serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Perlindungan, jaminan serta menghargai tinggi HAM
Meningkatkan motivasi gotong royong & musyawarah
Memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum
Meningkatkan motivasi Bhinneka Tunggal Ika
Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan supaya masyarakat terlindungi
Mengembangkan motivasi kekeluargaan, yang mesti dijalankan tiap-tiap hari usahakan / budayakan saling tegur sapa.

Baca Juga :