Sekolah 5 Hari Tuai Pro Kontra, Ini Saran Vena Melinda Buat Mendikbud

Sekolah 5 Hari Tuai Pro Kontra, Ini Saran Vena Melinda Buat Mendikbud

Sekolah 5 Hari Tuai Pro Kontra, Ini Saran Vena Melinda Buat Mendikbud

Sekolah 5 Hari Tuai Pro Kontra, Ini Saran Vena Melinda Buat Mendikbud
Sekolah 5 Hari Tuai Pro Kontra, Ini Saran Vena Melinda Buat Mendikbud

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi soal penerapan hari dan jam sekolah menuai pro dan kontra. Menurut Anggota Komisi X DPR Vena Melinda, itu hal yang wajar.

Menurutnya, keinginan Muhadjir untuk menerapkan sekolah 5 hari seminggu dengan durasi waktu delapan jam perlu dilihat secara cermat. Karena menurutnya, keinginan Mendikbud yang dituangkan dalam Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 itu, memiliki dua hal yang saling berhubungan.

Pertama kebijakan lima hari per delapan jam belajar sekolah. Kedua, penekanan jam kerja formal guru PNS selama 40 jam. Artinya, kata Vena, akan ada sinergi antara dua subyek pendidikan disini yaitu guru dan murid.
Sekolah 5 Hari Tuai Pro Kontra, Ini Saran Vena Melinda Buat Mendikbud
Vena Melinda (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)

“Jadi, kita harus mencermati secara apple to apple terkait keinginan dari menteri Muhadjir ini,” ujarnya kepada JawaPos.com melalui pesan singkat, Kamis (15/6).

Namun dari sisi anak didik, perlu dicermati apakah sudah realistis dengan kebijakan tersebut dalam karakter masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural, terutama di daerah pedesaan. Sebab, kata Vena, Indonesia bukan hanya kota-kota besar di Jawa saja.

“Saya ambil contoh di Papua, apakah di sana anak-anak bisa belajar sesuai dengan jam kerja karena sarana prasarana pendidikan yang minim dan kurangnya jumlah tenaga pengajar,” tuturnya.

Kemudian dari sisi guru, menurut politikus Partai Demokrat itu, banyak sekali permasalahan bagi tenaga guru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), terutama berkaitan dengan tunjangan atau honor. Padahal guru-guru di daerah itu justru pengorbanannya paling besar.

“Ini merupakan salah satu masalah utama yang terjadi di Kemendikbud.

Untuk itu untuk Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 ini jika ada pro dan kontra maka sah-sah saja,” jelasnya.

Legislator asal Jawa Timur itu lantas berpendapat, lebih baik Kemendikbud melakukan uji coba atau pilot project di sekolah-sekolah yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Karena sepengetahuannya, sudah ada Sekolah Menengah Atas (SMA) unggulan di seluruh Indonesia.

Dari situ menurutnya, Kemendikbud harus memaksa SMA-SMA tersebut

untuk menjadi pilot project terkait program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dicanangkan, dan perlu diberi batas waktu.

“Berikan time line, minimal sebulan sekali, sehingga ada laporan terperinci dan terstruktur terhadap progres periodik full day school di SMA-SMA ini,” saran Vena.

Kemdikbud katanya juga bisa mengoptimalkan Komite Sekolah yang bisa menjadi pengawas tentang program tersebut.

“Saya rasa baik murid maupun guru di SMA pilot project ini akan menjadi

acuan apakah program Full Day School ini mampu memperkuat karakter revolusi mental yang sedang kita perjuangkan bersama Kemendikbud,” tukasnya

 

Baca Juga :