Daya tarik dan himbauan kampanye partai-partai

Kampanye

Kalau kita perhatikan partai-partai politik di Indonesia pada masa sebelum pemilihan umum antara 1945 dan awal 1953, akan terlihat garis batas yang jelas antara masa sebelum dan sesudah penyerahan kedaulatan. Pada masa 1945-1949, partai-partai tidak hanya bertarung memperebutkan kekuasaan politik di Republik ini. Partai-partai juga bertarung secara politik dan melalui sayap militer masing-masing untuk mempertahankan kelangsungan hidup Republik Indonesia. Terdorong untuk menggalang dukungan aktif petani terhadap Republik, partai-partai memperluas pengaruh di desa-desa. Di pedesaan hanya sedikit pesaingan diantara partai-partai yang muncul adalah kecenderungan suatu wilayah yang luas menjadi daerah pengaruh partai tertentu. Akibatnya di tingkat desa tidak banyak dilakukan upaya untuk mendirikan organisasi resmi partai.

Disisi lain dalam kurun waktu 1950-1953 setelah tercapai kemenangan atas Belanda dan partai-partai politik mengerahkan seluruh perhatian pada pertarungan kekuasaan diantara mereka sendiri, kegiatan partai-partai ditingkat desa merosot. Dengan maksud memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh hasil maksimum ditingkat nasional, partai-partai politik sibuk memperluas pengaruh pada kelompok-kelompok sosial yang paling kuat. Demikianlah maka persaingan antara partai-partai terjadi dikota-kota besar, di perkebunan dan pertambangan, dan di daerah-daerah yang banyak didiami bekas pejuang revolusi. Persaingan jarang terjadi dikota kawedanan atau kota kecamatan apalagi di desa.

Daya tarik dan himbauan kampanye partai-partai tidak bisa dipahami kecuali bila diletakkan pada latar belakang isu-isu yang diperjuangkan dalam kegiatan politik di Jakarta atau ditingkat nasional sebagaimana disiarkan dalam surat kabar ibu kota. Ketika undang-undang pemilihan umum disahkan pada April 1953, kabinet Wilopo, suatu koalisi Masyumi dan PNI sudah goncang. Itulah sebabnya hal pokok yang menentukan isi kampanye di Jakarta atau tingkat nasional adalah pertentangan antara Masyumi dan PNI.

Dalam pidato kampanye mengenai tokoh-tokoh partai,

tekanan juga sering diberikan pada peranan sang tokoh sebagai pejuang nasionalis. Hal lain yang ditonjolkan adalah kejujuran, keahlian, tindakan tegas dan radikal dan kewibawaannya sebagai “bapak” yang disegani. Dalam kampanye komunis, sang tokoh digambarkan sebagai “saudara”dan “kawan” yang memahami rakyat karena dia juga berasal dari rakyat. Di tingkat desa, kampanye umumnya juga menonjolkan ciri-ciri pribadi tokoh-tokoh desa.

Sejarah partai dan tokoh-tokohnya ditonjolkan dalam kampanye di semua tingkat, tanda gambar ditonjolkan terutama dalam kampanye di tingkat desa. Setiap partai menyusun tafsiran-tafsiran yang menarik dari sisi pola budaya nasional dan daerah.

Pemilu tahun 1955 tidak menjamin kelanjutan sistem demokrasi parlementer. Sistem itu malah dihapuskan hanya beberapa tahun sesudahnya. Hal tersebut memang besar ironi. Kampanye pemilu yang sangat sengit itu dan berlangsung lama sekali yang memperuncing konflik sosial di banyak daerah. Ketiadaan konsensus politik yang mencolok pada masa kampanye itu menjadi jelas lagi pada masa pasca pemilu, yaitu pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo kedua (Maret 1956-Maret 1957). Dari empat partai yang keluar sebagai pemenang dalam pemilu 1955, PNI, Masyumi, NU dan PKI, semuanya, kecuali PKI, diwakili dalam kabinet Ali itu. Tetapi, konflik PNI dan Masyumi berjalan terus di dalam kabinet itu, sehingga kabinet dilihat lemah dan kurang tegas. Hal itu menyuburkan lahan bagi beberapa aktor politik yang dari dulu merasa diri dikesampingkan oleh sistem demokrasi parlementer. Yang paling nyata Presiden Soekarno dan pimpinan tentara.

Ratifikasi UU Pemilu, menurut Feith, menjadi titik awal berlangsungnya beberapa aspek kampanye partai-partai politik. Pengesahan tanda gambar partai pada 31 Mei 1954 oleh Panitia Pemilihan Indonesia menandai tahap kampanye berikutnya. Setiap partai politik menerapkan strategi kampanye yang beragam, mulai dari menyelenggarakan rapat umum atau rapat anggota di tingkat nasional sampai desa, perayaan ulang tahun atau hari besar agama, pawai, memutar film, memperagakan lambang atau tanda gambar partai dengan beragam material dan melalui berbagai media, memasang spanduk, kampanye melalui media massa atau penyebaran pamphlet dan brosur, kunjungan dari rumah ke rumah, dan lain-lain. PKI – dan dalam skala yang lebih kecil, PNI — menyelenggarakan pertunjukan-pertunjukan kesenian untuk menarik perhatian massa pemilih.