Disdik Payakumbuh Ingatkan Sekolah Soal Aturan Penggalangan Dana

Disdik Payakumbuh Ingatkan Sekolah Soal Aturan Penggalangan Dana

Disdik Payakumbuh Ingatkan Sekolah Soal Aturan Penggalangan Dana

Disdik Payakumbuh Ingatkan Sekolah Soal Aturan Penggalangan Dana
Disdik Payakumbuh Ingatkan Sekolah Soal Aturan Penggalangan Dana

Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Agustion menegaskan tidak ada paksaan atau kewajiban bagi wali murid untuk ikut dalam penggalangan dana yang dilakukan oleh komite sekolah.

“Yang diperbolehkan itu menggalang dana tapi bentuknya tidak wajib atau tidak memaksa, tidak memberatkan, berpihak kepada keluarga kurang mampu, dan pembayaran tidak boleh dikaitkan dengan urusan akademik anak, seperti kalau belum bayar rapor tidak bisa dibagikan atau hal lainnya,” kata Agustion kepada KLIKPOSITIF, Senin (4/2).

Lebih lanjut, Agustion menyebut, sebagian sekolah di Payakumbuh memang masih butuh dana tambahan untuk melengkapi sarana dan prasana di sekolah mereka masing-masing. Dan sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 komite sekolah diperbolehkan untuk melakukan penggalangan dana untuk pengembangan sarana dan prasarana tersebut.

Baca Juga

Komisi X DPR RI Rancang Aturan SMK Terintegrasi dengan Dunia Industri

Ribuan Warga Payakumbuh yang Sempat Menerima Suket Telah Bisa Miliki KTP-el
Peningkatan Volume Sampah Selama Musim Hujan di Payakumbuh Mencapai 200 Ton Perbulan
Buntut Penggerebekan PSK di Padang, DPP Gerindra Bakal Panggil Andre Rosiade
Panjang Kuburan Tua di Agam Ini Mencengangkan, Warga Sebut Makam Datuak Tan Barido

Meski diperbolehkan untuk menggalang dana yang berasal dari wali murid, Agustion mengingatkan komite sekolah, bahwa bentuknya bukan iuran.

“Untuk iuran dilarang dan melanggar karena jumlahnya mengikat dan mewajibkan setiap wali murid,” lanjutnya.

Untuk memastikan komite sekolah bisa menaati aturan Permendikbud

tersebut, setiap sekolah yang ingin melakukan penggalangan dana wajib memasukkan permohonan terlebih dahulu ke Dinas Pendidikan. Dari situ nanti akan dipelajari terkait kebutuhan sekolah dan kemudian mengeluarkan izin kepada komite sekolah untuk mengumpulkan wali murid.

“Nanti komite sekolah akan mengundang orangtua murid untuk

membicarakan penggalangan dana ini. Tapi tetap tidak boleh mewajibkan besaran dana untuk masing-masing wali murid,” tegasnya.

Belum lengkapnya sarana dan prasarana sekolah-sekolah di Payakumbuh ini membuat beberapa SLTP/MTs harus melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dengan menumpang ke sekolah lain. Dari total 23 SLTP/MTs di daerah tersebut, lima diantaranya harus melaksanakan UNBK dengan menumpang ke sekolah lain karena belum lengkapnya sarana komputer yang dimiliki sekolah tersebut.

 

Sumber :

https://appliedanimalbehaviour.com/