Masyarakat Diminta Aktif Dorong Keterbukaan Informasi Publik

Masyarakat Diminta Aktif Dorong Keterbukaan Informasi Publik

Masyarakat Diminta Aktif Dorong Keterbukaan Informasi Publik

Masyarakat Diminta Aktif Dorong Keterbukaan Informasi Publik
Masyarakat Diminta Aktif Dorong Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk dapat mengakses informasi publik di setiap badan publik. Artinya, badan publik harus membuka seluruh informasi publiknya baik melalui situs maupun melalui permintaan dari pemohon informasi.

Namun pada praktiknya, setelah 20 tahun reformasi dan 10 tahun pemberlakuan UU KIP, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan haknya dengan baik dalam akses informasi publik. Hal ini menunjukkan adanya komunikasi kebijakan publik yang belum dapat dijalankan dengan baik.

Dosen Departemen Komunikasi Fisip UI, Henny S Widyaningsih mengatakan, demokrasi tidak akan dapat bertahan jika warganya tidak dapat mengakses informasi. Dalam demokrasi, kepercayaan warga pada pemerintah diperlukan bagi para pemimpin politik untuk membuat keputusan yang mengikat dan untuk berkomitmen dalam mencapai tujuan.

“Semua informasi publik itu adalah hak publik. Ini tercantum dalam Pasal

17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. Semua berhak diketahui publik kecuali yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 undang-undang tersebut,” ujar Henny dalam Diskusi Publik “Tantangan Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital” di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (3/12).

Kabag Yanninfodok Divisi Humas Polri, Kombes Pol Sulistyo Pudjo, dalam diskusi yang sama, memaparkan informasi yang dikecualikan untuk dipaparkan kepada publik adalah yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, berkaitan dengan pengungkapan identitas pelapor/ saksi atau informan yang mengetahui adanya tindak pidana, berkaitan dengan hal yang membahayakan penyidik dan juga keluarganya.

“Dari seluruh Kepolisian Daerah (Polda) yang ada di Indonesia, Polda

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Polda dimana warganya paling banyak mengajukan permohonan informasi kepolisian. Yakni sebanyak 7.807 pemohon. Selanjutnya Polda Metro Jaya sebanyak 554 orang, dan Polda Aceh sebanyak 418 orang,” papar pria yang akrab disapa Pudjo ini.

Pegiat Masyarakat Sipil, Kristiawan mengungkapkan, di dunia saat ini ada sebanyak 119 Negara yang sudah mengadopsi UU KIP. UU KIP, pertama kali diterapkan pada tahun 1766 di Swedia, jumlah negara yang mengesahkan UU ini naik dan booming di tahun 2000-an.

Di Asia baru ada 15 negara yang mengadopsi UU KIP, pertama kali di Asia

UU KIP diadopsi oleh India kemudian diantaranya adalah Indonesia, Thailand, Vietnam, Korea Selatan, Jepang, Bangladesh.

Adanya UU KIP ternyata mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tercatat sejak Perda Nomor 06 tentang Transparansi di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten diterapkan, PAD di wilayah tersebut mengalami kenaikan.

Diungkap Kristiawan, pada tahun 2005, PAD Kabupaten Lebak mengalami kenaikan sebesar Rp10 Miliar, kemudian naik Rp20 Miliar pada 2005. Hingga naik sebanyak Rp69 Miliar pada 2010.

 

Sumber :

https://vidmate.co.id/