Pengurus Perseroan serta Tugas dan Wewenangnya

Pengurus Perseroan serta Tugas dan Wewenangnya

Pengurus Perseroan serta Tugas dan Wewenangnya
Pengurus Perseroan serta Tugas dan Wewenangnya

 

Pengurus Perseroan yaitu; Direksi dan Komisaris.

  • Jumlah pengurus dalam perseroan minimal 2 (dua) orang, satu sebagai Direktur dan satu lagi sebagai Komisaris.
  • Jika jumlah pengurus lebih dari 2 (dua) orang, misalnya yang akan menjadi Direktur ada 2 dan Komisaris 1 orang, maka salah satu Direktur diangkat menjadi Direktur Utama begitu juga jika komisaris ada 2 orang maka salah satu diangkat menjadi Komisaris Utama.
  • Dalam hal ini pendiri perseroan dapat diangkat sebagai Direktur atau Komisaris atau mengangkat sesorang menjadi Direktur atau Komisaris didalam Perseroan.
  1. Direksi Persero
  2. Pengertian Direksi

Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN di dlm maupun di luar pengadilan.

  1. PengangkatanDireksi

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh:

ü  RUPS.

ü  Menteri (dalam hal menteri bertindak selaku RUPS)

Persyaratan & tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dengan Keputusan Menteri .

  1. Seleksi calon anggota Direksi

Seleksi dilakukan melalui:

ü  Uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test).

ü  Oleh suatu tim yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan

Pertimbangan dalam seleksi tersebut adalah untuk mendapatkan calon-calon anggota Direksi yang mempunyai keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi, serta mempunyai visi pengembangan perusahaan.

  1. Kewajiban anggota Direksi

ü  Wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan perseroan.

ü  Menyiapkan rancangan rencana jangka panjang 5 tahun yang ditandatangani bersama dengan komisaris dan mendapat pengesahan RUPS.

ü  Menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan sebagai penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang yang disahkan RUPS.

ü  Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan, 5 bulan setelah tahun buku persero ditutup.

ü  Wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan perseroan.

  1. Larangan bagi anggota Direksi memangku jabatan rangkap sebagai;

ü  Anggota Direksi pd BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan  benturan kepentingan.

ü  Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau.

ü  Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  1. Masa jabatan anggota Direksi

ü  Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali Untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

ü  Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan  RUPS dengan menyebutkan alasannya.

  1. Pemberhentian anggota Direksi sewaktu-waktu dilakukan apabila berdasarkan
    kenyataan, anggota Direksi yang bersangkutan:

ü  Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.

ü  Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

ü  Melanggar ketentuan Anggaran Dasar  dan/atau peraturan perundang-undangan.

ü  Dinyatakan bersalah dgn keputusan pengadilan yg memp kekuatan hk tetap.

ü  Terlibat tindakan yg merugikan BUMN dan/ atau Negara.

ü  Mengundurkan diri.

  1. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila;

ü  Meninggal dunia.

ü  Masa jabatannya berakhir.

ü  Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/Menteri, dan/atau.

ü  Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah no 45 th 2005 & peraturan perundang-undangan lainnya.

Sumber : https://www.anythingbutipod.com/